Arsip

Posts Tagged ‘kader posyandu’

Hubungan Peran Kader Posyandu dengan Cakupan Imunisasi Campak di Puskesmas (kode097)

ABSTRAK

Campak merupakan penyakit menular dan menjadi salah satu penyebab kematian anak di negara berkembang, termasuk Indonesia. Biasanya penyakit ini timbul pada masa anak dan kemudian menyebabkan kekebalan seumur hidup. Kabupaten merupakan salah satu daerah dengan cakupan imunisasi di atas target nasional (>80%) dan angka drop out di bawah angka nasional (<10%), tetapi frekuensi Kejadian Luar Biasa khususnya kasus PD3I termasuk Campak masih sering terjadi meskipun hanya sekitar 1-2/10.000 balita setidaknya dari 100-200 balita yang meninggal tiap tahunnya 10% diantaranya disebabkan oleh campak. Pada tahun 2005 jumlah cakupan balita yang diimunisasi sebanyak 291.725 balita dengan jumlah sasaran sebanyak 27.198 bayi (9,33%). Ini berarti masih rendahnya cakupan imunisasi di Kabupaten dari target yang diharapkan sebesar 90%.  Untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan (preventif) petugas kesehatan sangat diperlukan dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan peran kader posyandu dengan cakupan imunisasi campak di puskesmas Kecamatan Kabupaten Tahun. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan cross sectional, populasi semua kader Posyandu yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Kabupaten berjumlah 315 orang dan sampel 176 orang kader.  Penelitian ini menggunakan lembar kuesioner dengan 25 pertanyaan.  Penelitian dilaksanakan pada Januari-Februari 2009. Hasil penelitian disimpulkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara peran kader dengan cakupan imunisasi campak di puskesmas Kecamatan Kabupaten Tahun, dimana p value= 0,000 yang berarti (p<=0,05: OR= 45,379), dengan kesimpulan masih terdapat daerah kantong yaitu desa/kampung yang berada jauh ke dalam, sulit dijangkau dengan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakatnya masih rendah. Disarankan institusi terkait mengambil langkah-langkah diantaranya menempatkan tenaga kesehatan di Kampung tersebut dan mengadakan pelatihan kader penyuluhan masyarakat tentang imunisasi khususnya campak secara rutin dan terus meningkatkan peran serta masyarakat.  Untuk peneliti selanjutnya agar meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan peran kader Posyandu.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang
Imunisasi adalah suatu usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak terhadap penyakit tertentu. Sedangkan vaksin adalah kuman atau racun kuman yang dimasukkan ke dalam tubuh bayi atau anak yang disebut antigen. Di dalam tubuh antigen akan bereaksi dengan antibodi, sehingga akan terjadi kekebalan. Juga pada vaksin yang dapat langsung menjadi racun terhadap kuman yang disebut antitoksin (Depkes RI, 1993).
Pada tahun 2005 Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa lebih dari 10 juta balita meninggal tiap tahun, dengan perkiraan 2,5 juta meninggal (25%) akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin yang kini ada maupun yang terbaru. Oleh karena itu sangat jelas bahwa imunisasi sangat penting untuk mengurangi seluruh kematian anak. Dalam era globalisasi dan komunikasi tanpa batas, yang berdampak pada peningkatan kerentanan dalam penyebaran penyakit, membuat peran imunisasi semakin vital (Depkes RI, 2007).
Penyakit campak atau juga disebut morbili adalah penyakit morbili pada waktu yang lampau dianggap penyakit anak biasa saja bahkan dikatakan lebih baik anak mendapatkannya ketika masih anak-anak daripada sudah dewasa.  Tetapi sekarang termasuk penyakit yang harus dicegah karena tidak jarang menimbulkan kematian yang disebabkan komplikasinya (Ngastiyah, 1997).
Campak merupakan penyakit menular dan menjadi salah satu penyebab kematian anak di negara berkembang, termasuk Indonesia. Penyakit ini disebabkan virus campak yang dapat dicegah dengan imunisasi. Meskipun sedikit jumlah kematian akibat kasus ini yaitu 1:1000 kasus dan sebagian dari kasus tersebut terjadi pada saat anak berusia 6 bulan sampai 3 tahun atau setidaknya 15-20% sering terjadi saat anak berusia 36 bulan.  Tanpa imunisasi, penyakit ini akan menyerang hampir setiap anak dan dapat mengakibatkan kematian karena komplikasi, seperti radang paru (pneumonia), diare, radang telinga, dan radang otak, terutama pada anak bergizi buruk.
Biasanya penyakit ini timbul pada masa anak dan kemudian menyebabkan kekebalan seumur hidup.  Bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu yang pernah menderita morbili akan mendapat kekebalan secara pasif melalui plasenta sampai umur 4-6 bulan dan setelah umur tersebut kekebalan akan mengurang sehingga bayi dapat morbili.  Bila ibu belum pernah menderita morbili maka bayi yang akan dilahirkannya tidak mempunyai kekebalan terhadap morbili dan dapat menderita morbili setelah dilahirkan.  Bila seorang wanita hamil menderita morbili ketika umur kehamilan 1 atau 2 bulan, maka 50% kemungkinan akan mengalami keguguran; bila ia menderita morbili pada trimester pertama, kedua atau ketiga maka kemungkinan bayi yang lahir menderita cacat/kelainan bawaan atau seorang bayi dengan berat lahir rendah mati, atau bayi kemudian meninggal sebelum usia 1 tahun.
Untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan (preventif) petugas kesehatan sangat diperlukan dalam pelaksanaannya, namun cakupan yang diharapkan tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan tanpa adanya dukungan dari masyarakat, kelompok masyarakat yang ditunjuk sebagai media penyampai langsung dalam pemberian imunisasi adalah kader atau orang yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan pemberian imunisasi pada bayi dan balita (Azwar, 1998).  Selain itu kader memiliki peranan yang sangat penting dalam mengupayakan cakupan pemberian imunisasi, dimana salah satunya adalah memberitahukan kapan waktu pelaksanaan imunisasi pada orang tua balita.
Seperti diketahui bahwa di dalam kegiatan posyandu kader sangat berperan terutama saat pelaksanaan posyandu yakni dari mulai pendaftaran bayi/balita di meja 1, penimbangan bayi di meja 2, pengisian KMS di meja 3 dan memberikan penyuluhan pada ibu balita hingga pelayanan imunisasi pada bayi balita di meja 5 (Depkes RI, 2005).
Propinsi Lampung merupakan salah satu propinsi dengan cakupan imunisasi di atas target nasional (>80%) dan angka drop out di bawah angka nasional (<10%), tetapi frekuensi Kejadian Luar Biasa khususnya kasus PD3I termasuk Campak masih sering terjadi meskipun hanya sekitar 1-2/10.000 balita setidaknya dari 100-200 balita yang meninggal tiap tahunnya 10% diantaranya disebabkan oleh campak. Cakupan imunisasi yang tinggi dan merata sampai di tingkat desa serta sistem surveilans yang baik diharapkan dapat menekan angka kejadian luar biasa kasus-kasus PD3I termasuk kasus Campak. Oleh karena itu pelaksanaan kegiatan surveilans Campak harus dilakukan untuk mempercepat tercapainya reduksi campak di Indonesia mengingat hal tersebut telah menjadi salah satu kesepakatan global (Dinkes Provinsi Lampung, 2007).
Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten (2006) diketahui pada tahun 2005 jumlah cakupan balita yang diimunisasi sebanyak 291.725 balita dengan jumlah sasaran sebanyak 27.198 bayi (9,33%). Ini berarti masih rendahnya cakupan imunisasi di Kabupaten dari target yang diharapkan sebesar 90% (Dinkes Kab. Lampung Tengah, 2007).
Dari data yang ada di Puskesmas Kecamatan Kabupaten tahun 2007 diketahui bahwa cakupan imunisasi campak baru mencapai 73,5% yang berarti belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 80%.  Hasil pre survey yang peneliti lakukan pada bulan Oktober 2008 di Wilayah Puskesmas Kecamatan diketahui bahwa belum tercapainya cakupan imunisasi campak dikarenakan masih rendahnya kesadaran dari masyarakat dan kerjasama antara petugas kesehatan dengan kader kesehatan yang ada. Hasil pre survey juga menemukan bahwa 3 dari 5 orang kader (60%) belum melaksanakan pekerjaannya secara maksimal seperti memberitahukan kapan waktu pemberian imunisasi campak pada bayi dan balita, meskipun petugas kesehatan yang ada sudah memberikan informasi tersebut.  Sementara 2 orang lainnya (40%) sudah melaksanakan namun masih mengalami hambatan seperti medan yang ditempuh dan orang tua balita yang sedang bekerja.
Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan peran kader dengan upaya peningkatan cakupan imunisasi campak di Puskesmas Kecamatan Kabupaten Tahun”.

1.2    Identifikasi Masalah
1.2.1    Di Indonesia penyakit campak merupakan penyebab kematian nomor 5 sepanjang tahun 1992-1995 dengan proporsi masing-masing 3,3% dan 4,1% atau 1:1000 kasus dan sebagian dari kasus tersebut terjadi pada saat anak berusia 6 bulan sampai 3 tahun atau setidaknya 15-20% sering terjadi saat anak berusia 36 bulan.
1.2.2    Di Provinsi Jawa Tengah campak masih sering terjadi meskipun hanya sekitar 1-2/10.000 balita setidaknya dari 100-200 balita yang meninggal tiap tahunnya 10% diantaranya disebabkan oleh campak.
1.2.3    Pada tahun 2005 jumlah cakupan balita yang diimunisasi di Kabupaten masih rendah yaitu 291.725 balita dari target 27.198 bayi (9,33%).
1.2.4    Diketahui bahwa 3 dari 5 orang kader (60%) belum melaksanakan pekerjaannya secara maksimal seperti memberitahukan kapan waktu pemberian imunisasi campak pada bayi dan balita, dengan alasan jarak dan waktu yang ditempuh. Sementara 2 orang lainnya (40%) sudah melaksanakan namun masih mengalami hambatan seperti orang tua balita yang di berada di tempat.

1.3    Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Apakah ada hubungan antara peran kader dengan upaya peningkatan cakupan imunisasi campak di Puskesmas Kecamatan Kabupaten Tahun?

1.4    Tujuan Penelitian
1.4.1    Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan peran kader dengan upaya peningkatan cakupan imunisasi campak di Puskesmas Kecamatan Kabupaten Tahun
1.4.2    Tujuan Khusus
1.    Untuk mengetahui peran kader dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi campak di Puskesmas Kecamatan Kabupaten Tahun.
2.    Untuk mengetahui cakupan imunisasi campak di Puskesmas Kecamatan Kabupaten Tahun.
3.    Untuk mengetahui hubungan antara peran kader dengan upaya peningkatan cakupan imunisasi campak Puskesmas Kecamatan Kabupaten Tahun.

1.5    Manfaat Penelitian
1.    Bagi Institusi Pelayanan Kesehatan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai pertimbangan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
2    Bagi Institusi Pendidikan
Memberikan sumbangan dalam bidang ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya dalam konteks keperawatan komunitas.
3    Bagi Objek Penelitian
Menambah bahan informasi tentang peran kader hubungannya dengan upaya peningkatan cakupan imunisasi campak.
4    Bagi Peneliti                                                   
Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan, menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat dari bangku kuliah ke dalam situasi yang nyata yaitu masyarakat.

silahkan downlod KTI Skripsi dengan judul

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Kader Kesehatan dalam Penanggulangan Diare (kode012)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Menyadari akan arti pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, maka Departemen Kesehatan menetapkan visi : “Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat”. Yaitu suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia menyadari, mau, dan mampu mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan yang tidak mendukung untuk hidup sehat.
Dalam mewujudkan visi tersebut, maka misi Departemen Kesehatan adalah : “Membuat Rakyat Sehat”. Dalam hal ini, Departemen Kesehatan harus mampu sebagai penggerak dan fasilitator pembangunan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta, untuk membuat rakyat sehat, baik fisik, sosial, maupun mental/ jiwanya (Depkes, 2006).
Menurut Mustari Gani (2007), berbagai masalah kesehatan yang timbul dewasa ini, sebenarnya tidak perlu terjadi apabila masyarakat berperan secara aktif sesuai dengan perannya masing-masing, mulai dari kesadaran memelihara kesehatan pribadi, keluarga, lingkungan, perencanaan program kesehatan hingga pengawasan atas kebijakan atau pelaksanaan program-program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.
Tak dapat disangkal, bahwa pemerintah telah berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia sebagai asset dalam pembangunan nasional, mulai dari penyusunan program sampai pada penyediaan anggaran. Namun, lagi-lagi sebaik apapun program dan sebesar apapun anggaran bila tidak diikuti dengan sikap proaktif dan kesadaran masyarakat maka program tersebut hanya akan menjadi sebuah fatamorgana.
Secara bertahap para anggota WHO menyadari bahwa pengadaan rumah sakit mewah dan peralatannya yang serba canggih serta penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang mahal bukanlah cara yang paling baik untuk mempertinggi derajat kesehatan masyarakat. Kini telah banyak negara yang melakukan upaya secara besar-besaran guna mencapai pembangunan kesehatan yang rasional dan seimbang. Akibatnya negara-negara tersebut memberikan perhatian kepada bidang kesehatan masyarakat sama seperti perhatian yang diberikannya kepada individu.
Tahun 1960 gagasan tentang pemberian pelayanan kesehatan dasar ini muncul. Dan pada mulanya hal itu cukup menjanjikan keberhasilan, namun karena beberapa proyek percontohan itu tidak disesuaikan dengan kondisi setempat, juga tidak mengikutkan peran serta masyarakat, tidak melibatkan dukungan masyarakat dan sumber daya lokal, akhirnya proyek-proyek yang terdahulu itu berakhir dengan kegagalan dan kekecewaan.
Dunia Internasional mengetahui bahwa kesehatan masyarakat China telah meningkat pesat sebagai akibat dari pendekatan yang kini disebut sebagai “Pelayanan Kesehatan Utama”. Salah satu unsur dari pendekatan tersebut adalah pemakaian kader kesehatan masyarakat guna memberikan pelayanan kesehatan di tempat-tempat dimana penduduk bertempat tinggal dan bekerja, membantu masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya di bidang kesehatan, membantu masyarakat dalam memecahkan permasalahan mereka sendiri di bidang kesehatan (WHO, 1995).
Perilaku kesehatan tidak terlepas dari pada kebudayaan masyarakat. Dalam upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat harus pula diperhatikan keadaan sosial budaya masyarakat. Sehingga untuk mengikut sertakan masyarakat dalam upaya pembangunan, khususnya dalam bidang kesehatan, tidak akan membawa hasil yang baik bila prosesnya melalui pendekatan yang edukatif yaitu, berusaha menimbulkan kesadaran untuk dapat memecahkan permasalahan dengan memperhitungkan sosial budaya setempat.
Dengan terbentuknya kader kesehatan, pelayanan kesehatan yang selama ini dikerjakan oleh petugas kesehatan saja dapat dibantu oleh masyarakat. Dengan demikian masyarakat bukan hanya merupakan objek pembangunan, tetapi juga merupakan mitra pembangunan itu sendiri. Selanjutnya dengan adanya kader, maka pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan sempurna berkat adanya kader, jelaslah bahwa pembangunan kader adalah perwujudan pembangunan dalam bidang kesehatan (httplibrary.usu.ac.iddownloadfkmfkm-zulkifli 1.pdf).
Angka kejadian diare disebagian besar wilayah Indonesia hingga saat ini masih tinggi. Kasubdit Diare dan Kecacingan Depkes, I Wayan Widaya mengatakan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004 angka kematian akibat diare 23 per 100 ribu penduduk dan pada balita 75 per 100 ribu balita. Selama tahun 2006 sebanyak 41 kabupaten di 16 provinsi melaporkan KLB diare di wilayahnya. Jumlah kasus diare yang dilaporkan sebanyak 10.980 dan 277 diantaranya menyebabkan kematian. Hal tersebut, utamanya disebabkan rendahnya ketersediaan air bersih, sanitasi buruk dan perilaku hidup tidak sehat. Laporan 119 Dinkes Kab/ Kota tahun 2004 air bersih yang memenuhi syarat kesehatan 57,00 persen dan persentase keluarga yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan 67,12 persen. Menurut Wayan, pihaknya memfokuskan strategi penanganan penatalaksanaan diare pada tingkat runah tangga, sarana kesehatan dan KLB diare (httpwww.depkes.go.idindex.phpoption =news&task=viewarticle&sid=2475&Itimed=2).
Penyakit diare di Kalimantan Selatan masuk dalam golongan penyakit terbesar yang angka kejadiannya relative cukup tinggi. Keadaan ini didukung oleh faktor lingkungan, yaitu penggunaan air untuk keperluan sehari-hari yang tidak memenuhi syarat, sarana jamban keluarga yang kurang memenuhi syarat, serta kondisi sanitasi perumahan yang tidak higienis.
Penyakit diare juga merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak balita. Angka kejadian penyakit diare sejak tahun 1997 cenderung mengalami penurunan, dari 17 per 1.000 penduduk menurun menjadi 6.9 per 1.000 penduduk tahun 2005 pada tahun 2006 meningkat menjadi 19.5 per 1.000 penduduk (Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2006).
Penyakit diare merupakan penyakit terbanyak di Kabupaten jumlah kasus 9089, Kecamatan di Puskesmas merupakan kecamatan dan Puskesmas tertinggi jumlah kasus diare mencapai 1036 kasus. Angka kejadian diare selama tahun 2007 di wilayah kerja Puskesmas sebanyak 90 kasus dengan incidence rate 16,4% dan kasus diare tertinggi ditemukan di Desa Benua Hanyar sebanyak 16 kasus diare berdasarkan laporan tahunan Puskesmas tahun 2007.
Untuk mendukung ke empat upaya atau strategi utama Depkes yaitu : Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan, meningkatkan pembiayaan kesehatan. Tidaklah cukup dengan hanya bergantung pada tenaga kesehatan. Usaha peningkatan kesehatan masyarakat juga memerlukan bantuan kader kesehatan yang kompeten yang ada di masyarakat. Memahami pentingnya kesehatan, dibutuhkan kerjasama lintas sektor agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, berkualitas tinggi, dan siap bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang sudah lebih maju (Depkes, 2006).
Berdasarkan laporan tahunan Puskesmas tahun 2007 terdapat 18 Posyandu dengan tingkat perkembangan Posyandu, yaitu Posyandu Pratama sebanyak 3 buah (16,7%), Posyandu Madya 4 buah (22,2%), Purnama 10 (55,5%), dan Mandiri sebanyak 1 buah (5,5%). Jumlah kader sebanyak 78 orang dan keseluruhannya berjenis kelamin wanita. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kader dalam melaksanakan kegiatan Posyandu masih sangat rendah karena kemandirian kader kesehatan dalam program penanggulangan diare masih kurang. Frekuensi penyuluhan masih kurang bahkan hingga saat ini di wilayah kerja Puskesmas belum optimal kerja kader yang mampu memberikan penyuluhan dalam penanggulangan diare.
B. Rumusan Masalah
Rendahnya peranan kader kesehatan dalam penanggulangan diare dapat dilihat dari masih tingginya angka incidence rate kasus diare di wilayah kerja Puskesmas yaitu sebesar 16,4% pada tahun 2007. Melihat pentingnya peran kader kesehatan dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, maka peneliti membuat rumusan sebagai berikut :
a. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran kader kesehatan dalam penanggulangan diare di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten tahun ?
b. Bagaimanakah peran kader kesehatan dalam penanggulangan diare di wilayah kerja Puskesmas tahun ?
C. Tujuan Penelitian
a. Tujuan Umum
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kader Posyandu dalam perannya untuk menanggulangi penyakit diare di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten tahun .
b. Tujuan Khusus
1. Untuk mendiskripsikan tingkat pengetahuan kader dalam penanggulangan diare di wilayah kerja Puskesmas tahun .
2. Untuk mendiskripsikan sikap kader dalam penanggulangan diare di wilayah kerja Puskesmas tahun .
3. Untuk mendiskripsikan tingkat motivasi kader dalam penanggulangan diare di wilayah kerja Puskesmas tahun .
4. Untuk mendiskripsikan tingkat motivasi kader dalam penanggulangan diare di wilayah kerja Puskesmas tahun .
5. Untuk mendiskripsikan peran kader dalam penanggulangan diare di wilayah kerja Puskesmas tahun .
6. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan peran kader dalam penanggulangan diare di wilayah kerja Puskesmas tahun .
7. Untuk mengetahui hubungan sikap dengan peran kader dalam penanggulangan diare di wilayah kerja Puskesmas tahun .
8. Untuk mengetahui hubungan motivasi dengan peran kader dalam penanggulangan diare di wilayah kerja Puskesmas tahun .
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
Meningkatkan wawasan keilmuan dan menerapkan teori-teori yang diperoleh waktu kuliah terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat
2. Bagi Instansi Terkait
Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan dalam merencanakan dan melaksanakan program kesehatan.
3. Bagi Masyarakat
Sebagai informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peran kader kesehatan dalam menanggulangi penyakit diare.
E. Ruang Lingkup
1. Ruang Lingkup Keilmuan
Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu kesehatan masyarakat dan merupakan bagian dari ilmu Pendidikan dan Perilaku Kesehatan/ Pemberdayaan Kesehatan.
2. Ruang Lingkup Tempat
Penelitian dilakukan di Puskesmas Kecamatan Kabupaten .
3. Ruang Lingkup Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu 4 bulan dimulai pada minggu kedua bulan Juni sampai dengan minggu kedua bulan Oktober tahun .
4. Ruang Lingkup Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada tingkat pengetahuan, sikap, dan motivasi dengan peran kader kesehatan dalam menanggulangi penyakit diare di wilayah kerja Puskesmas tahun .

silahkan downlod KTI Skripsi dengan judul
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.